0 Indonesia diminta beli beras dari Kamboja

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen meminta Indonesia membeli beras dari Kamboja karena negeri itu memiliki surplus produksi beras ratusan ribu ton dan juga berharap agar pengusaha Indonesia bisa melakukan investasi pasca-panen seperti dalam bidang teknologi penggilingan gabah.

"Saya dengar sendiri, Hun Sen menyampaikan permintaan itu langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat bertemu pada KTT ASEAN di Bali tahun lalu," kata Dubes RI untuk Kamboja Soehardjono Sastromihardjo di Siem Riep, Kamboja, Minggu, di sela-sela pertemuan pejabat senior ekonomi ASEAN yang mempersiapkan Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN seperti yang dikutip dari Antara, Minggu (26/8).

Perdana Menteri Hun Sen dijadwalkan membuka secara resmi Pertemuan ke-44 Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang akan membahas masalah kerjasama perdagangan dan investasi, termasuk di dalamnya masalah keamanan pangan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Gita Wirjawan yang sudah tiba di Siem Riep sejak Minggu siang.

Kamboja terkenal sebagai negara agraris karena 80 persen penduduknya bertani. Kamboja memproduksi 8,25 juta ton beras tahun 2011. Pada tahun 2012, Kamboja mentargetkan ekspor beras sebanyak 180.000 ton.

"Sampai dengan 2015, Kamboja mematok target ekspor beras sedikitnya 1 juta ton. Kualitas berasnya bagus dengan harga yang lebih murah," kata Dubes Soehardjono yang ikut hadir dalam pertemuan Hun Sen dengan Presiden Yudhoyono.

Direktur Pengembangan Bisnis PT Galuh Prabutrijaya Mohamad Helmi yang memasok pupuk ke kelompok tani Kamboja juga membenarkan jika kualitas beras Kamboja tidak kalah dengan beras Vietnam atau Thailand dengan harga yang bersaing.

"Harga beras putih terbaik Kamboja harganya sekitar USD 450 per ton, sementara di Thailand harganya bisa sampai USD 600 per tonnya," kata Helmi.

Selain meminta Indonesia membeli beras Kamboja, menurut Soehardjono, Hun Sen juga meminta investor Indonesia untuk menanam modal dalam kegiatan pasca panen. "Mereka tidak punya penggilingan padi yang cukup. Untuk itu sebagain gabahnya digiling di Vietnam dan Kamboja," katanya lagi.

Kamboja membidik pasar Eropa dan AS untuk ekspor berasnya. Sementara, pasar Asia yang menjadi sasaran adalah Korsel, China, Jepang dan Indonesia.

Harian The Phnom Penh akhir Maret 2012 memberitakan rencana Kamboja yang akan menandatangani kesepakatan pengiriman sebanyak 20.000 ton beras giling dengan harga USD 400 per ton dengan pemerintah Indonesia.

Harian itu melaporkan bahwa pembicaraan telah dilakukan antara pihak Kamboja dan Indonesia. Kamboja diwakili Thon Virak direktur BUMN perdagangan beras Green Trade sekaligus ketua asosiasi eksportir dan federasi penggilingan padi.

"Kesepakatan sedang menunggu persetujuan oleh kedua negara," tulis The Phnom Penh Post. Thon Vireak mengatakan Jakarta memesan beras antara 10.000 dan 20.000 ton pada harga USD 400 per ton.

"Sebenarnya, mereka meminta sekitar 200.000 ton, tapi saya tidak bisa menerima karena sangat besar," katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso kepada pers pernah mengungkapkan penjajakan dengan Kamboja sudah dilakukan sejak tahun lalu, namun belum tercapai suatu kesepakatan. "Kami jajaki impor beras dari negara lain untuk menghindari monopoli yang bisa menyebabkan kecenderungan harga naik," katanya.
Ikan Indonesia ditukar beras Thailand

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand memiliki rencana saling tukar menukar atau barter komoditi pangan masing-masing. Indonesia menawarkan ikan, sementara Thailand menyiapkan beras.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung mengungkapkan, rencana tersebut tidak menjadi persoalan.

""Kalau barter itu dilakukan dari segi neraca perdagangan, jadi kalau kita ekspor ikan ke sana dan kita impor beras ya tidak masalah," ungkap Saut di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (26/7).

Pemerintah tidak mempersoalkan barter ikan dan beras, selama bukan memberikan akses untuk penangkapan. Pemerintah menutup akses bagi Thailand menangkap ikan di Indonesia. "Yang jadi masalah kalau Thailand minta akses untuk penangkapan," ujar Saut.

Sampai dengan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan izin jika Thailand ingin meminta area untuk penangkapan. "Belum ada pembicaraan juga dengan Kemendag," kata Saut.

Selain itu pemerintah juga tidak akan memberikan izin konsesi kepada Thailand.

"Sampai saat ini konsesi tidak diizinkan karena itu rawan dengan pencurian dan rawan dengan macam-macamlah," tambahnya.
Pemerintah akan impor 1 juta ton beras

Tahun ini pemerintah berencana impor 1 juta ton beras. Padahal, sebelumnya Bulog mengatakan cadangan dalam negeri sudah cukup sehingga tidak lagi butuh impor.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, impor hanya untuk menambah cadangan beras di dalam negeri. Saat ini, pemerintah hanya mempunyai cadangan beras 1 juta ton. 

"Karena kita ingin menaikkan cadangan (beras) karena dikhawatirkan ada gangguan El Nino," kata Hatta, Kamis (19/7).

Meski begitu, Hatta mengaku, pemerintah masih memprioritaskan pembelian beras lokal dibandingkan impor. "Pokoknya sebesarnya membeli beras dalam negeri. Kalau sudah tercapai 2 juta ya cukup. Kalau belum ya tambah," kata dia.

Sebelumnya, Bulog mengaku hingga awal Juli lalu, pengadaan bulan Bulog mencapai 2.361.149 ton. Sedangkan stok Bulog hingga saat ini mencapai 2.370.896 ton dan stok ini diklaim akan cukup menutupi kebutuhan beras 9 tahun ke depan. Dengan cadangan sebanyak itu, dia juga menjamin dapat melakukan operasi pasar jika terjadi kenaikan harga di pasar. Bulog juga siap menyalurkan beras jika terjadi bencana alam yang tidak dikehendaki.

Dari cadangan bulog tersebut, terdapat cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 468.000 ton. Bulog telah mencadangkan 150.000 ton dari CBP untuk operasi pasar dan bencana alam. Bulog juga menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan beras miskin (raskin) ke 13 dan ke 14 bila pemerintah menugaskan.  
PNS dan Polri banyak makan beras Bulog

Realisasi penyaluran beras di Perum Bulog pada tahun 2011 mencapai 3,7 juta ton. Angka tersebut di atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011 yang hanya 3,4 juta ton. 

Dari seluruh penyaluran ini Bulog telah menyalurkan raskin sebanyak 3,3 juta ton dari RKAP yang hanya 3,1 juta ton. Dari data yang dipaparkan, telihat realisasi penyaluran beras milik Bulog dengan distribusi beras terbesar untuk program raskin.

Setelah penyaluran raskin tersebut, pegawai negeri sipil (PNS) otonom dan Polri ternyata sebagai pihak-pihak yang banyak menerima beras saluran bulog tersebut. PNS Otonom menerima 49,5ribu ton beras bulog dan disusul TNI dan Polri sebanyak 26,1 ribu ton.

Di instansi pemerintahan, Departemen Hukum dan HAM juga tercatat menerima saluran beras bulog terbanyak yang mencapai 21,4 ribu ton. Sedangkan PNS pusat menerima saluran beras 9,7ribu ton dan disusul Depsos sekitar 5ribu ton.

Dari data tersebut juga terlihat instansi pemerintahan yang paling sedikit menerima saluran beras dari bulog yang hanya 3ribu ton selama tahun 2011. Instansi tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

Dari jumlah saluran tersebut ditambah cadangan beras pemerintah sebesar 236,9ribu ton dan lainnya 3,9 ribu ton, total penyaluran beras Bulog pada tahun 2011 mencapai 3,7 juta ton. Angka ini juga naik jika dibandingkan angka realisasi penyaluran beras pada tahun 2010 yan hanya 3,2juta ton.
Beras akan diasuransikan

Prospek bisnis asuransi bakal semakin positif. Tidak hanya manusia dan barang berharga saja yang diasuransikan. Pemerintah berencana memberikan asuransi untuk hasil pertanian.

Wacana ini memang masih sebatas kajian. Rencananya, pembayaran polis akan dilakukan dengan porsi pemerintah lebih besar, sedangkan petani hanya sebagian kecil. Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan, hal ini akan lebih efektif jika dibandingkan menyiagakan sejumlah dana cadangan.

Untuk tahap awal, komoditi andalan sektor pertanian yakni beras, akan coba diasuransikan terlebih dahulu. "Mungkin petani awalnya 20 persen terus pemerintah 80 persen," ujar Rusman saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8).

Pemerintah akan mengujicobakan asuransi beras pada tahun ini. Asuransi BUMN akan menjadi pemberi asuransi pada rencana pemerintah ini.

Sebelum menjalankan kebijakan ini, pemerintah akan membicarakan rencana ini kepada dewan perwakilan rakyat (DPR). Pemerintah perlu bertemu dengan DPR terkait izin penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana APBN akan digunakan sebagai pembayaran polis.

"Kita harus menjelaskan ke DPR tentang ada aturan APBN yang boleh membayarkan asuransi untuk kaum lemah. Karena APBN berdasarkan aturan itu tidak boleh, masak APBN buat bayar premi," jelasnya.
Bulog akan atur beras, gula dan kedelai

Pemerintah telah memastikan memperluas peran badan urusan logistik (Bulog). Bulog akan mengambil peran lebih besar pada komoditi-komoditi strategis.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo menuturkan saat ini selain beras, Bulog akan mengatur tata niaga gula dan kedelai untuk kebutuhan masyarakat.

"Kalau jagung prioritas terakhir. Yang mendesak selain beras juga gula dan kedelai. Masih dibahas oleh Perum Bulog seperti apa," kata Gunaryo di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (10/8).

Menurutnya, pemerintah masih membahas secara intensif bersama para pakar mengenai format Bulog ke depan dalam pengaturan tata niaga gula dan kedelai. Yang jelas, Bulog diharapkan bisa memperkuat perannya di pasar dalam negeri.

"Yang kita garis bawahi juga kita harapkan Bulog itu dari sekarang memperkuat kinerjanya. Bulog harus juga menjadi pemain dan tidak bergantung pada pelaku pasar," jelas Gunaryo.

Dalam proses pembahasan tersebut, pemerintah dan para pakar juga ikut mempertimbangkan konsekuensi dari pengaturan tata niaga gula dan kedelai oleh Bulog.